SALATIGA Update– Wali Kota Salatiga Robby Hernawan memanggil aparatur sipil negara (ASN) yang diduga mengikuti Aksi Kamisan dengan mengenakan seragam dinas Pemerintah Kota Salatiga. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah muncul sorotan publik terkait dugaan keterlibatan aparatur pemerintah dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Robby mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia juga telah meminta Inspektorat Kota Salatiga untuk melakukan penanganan terhadap aparatur yang bersangkutan.
"Yang bersangkutan sudah sering melakukan tindakan yang melanggar. Kita sudah panggil, kemudian nanti dibina," kata Robby saat dimintai tanggapan oleh wartawan.
Menurut Robby, aparatur tersebut telah dipanggil oleh Inspektorat. Namun, terkait kemungkinan pemberian sanksi, pemerintah daerah masih melakukan pertimbangan.
"Sudah dipanggil Inspektorat. Untuk sanksinya masih dalam pertimbangan," ujarnya.
Persoalan ini mencuat setelah Aksi Kamisan di Kota Salatiga, Kamis (5/11/2026) sore, menjadi perbincangan di media sosial. Dalam kegiatan tersebut, muncul dugaan adanya aparatur Pemkot Salatiga yang mengikuti aksi dengan mengenakan seragam dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tengah polemik tersebut, Elbeha Barometer menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Aksi Kamisan. Organisasi tersebut menilai penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, dukungan terhadap kebebasan menyampaikan aspirasi dinilai harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan kedinasan.
Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, mengatakan Aksi Kamisan merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan keadilan.
Namun, ia menilai dugaan keterlibatan ASN dengan mengenakan pakaian dinas perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pemerintah daerah.
"Mendukung Aksi Kamisan bukan berarti mengabaikan aturan yang melekat pada aparatur negara. ASN memiliki kewajiban menjaga disiplin, integritas, serta memberikan keteladanan, baik dalam maupun di luar kedinasan," kata Sri Hartono.
Ia menjelaskan, status sebagai aparatur pemerintah membawa konsekuensi berupa kewajiban menjaga disiplin, integritas, profesionalitas, dan netralitas.
Sri Hartono juga menyebut ketentuan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Sementara penggunaan pakaian dinas memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.
Menurutnya, penggunaan seragam dinas dalam kegiatan demonstrasi di luar agenda resmi instansi perlu dicermati. Sebab, atribut kedinasan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa instansi pemerintah turut mendukung atau terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Jangan sampai atribut kedinasan justru menimbulkan kesan bahwa instansi pemerintah tempat ASN tersebut bekerja ikut mendukung atau terlibat secara kelembagaan," ujarnya.
Kini, publik menunggu tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga. Termasuk kepastian apakah dugaan tersebut terbukti sebagai pelanggaran disiplin serta bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada aparatur yang bersangkutan.
Komentar
Posting Komentar